Home » BUPATI – WALIKOTA “TERORIS”

BUPATI – WALIKOTA “TERORIS”

Hiruk pikuk pemilihan umum kepada daerah serentak mulai terasa di berbagai daerah. Tahapan pendaftaran para peserta calon kepala daerah pun mulai digelar sejak tanggal 26 Juli 2015.  Kian dekatnya tanggal 9 Desember 2015 sebagai puncak pelaksanaan   Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak,  maka  mendorong para kontestan calon kepala daerah pendatang baru maupun  petahana  berpikir keras meramu berbagai skenario yang dianggap mampu meraih dukungan suara rakyat secara maksimal. Terlepas persoalan calon tunggal, tak bisa dipungkiri  semua orang tahu dan pasti, skenario politik uang (money politic) selalu menjadi menu  utama  dalam setiap perhelatan pesta demokrasi di Indonesia.  Praktek money politic tidak berarti…

Review Overview

Hiruk pikuk pemilihan umum kepada daerah serentak mulai terasa di berbagai daerah. Tahapan pendaftaran para peserta calon kepala daerah pun mulai digelar sejak tanggal 26 Juli 2015.  Kian dekatnya tanggal 9 Desember 2015 sebagai puncak pelaksanaan   Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak,  maka  mendorong para kontestan calon kepala daerah pendatang baru maupun  petahana  berpikir keras meramu berbagai skenario yang dianggap mampu meraih dukungan suara rakyat secara maksimal.

Terlepas persoalan calon tunggal, tak bisa dipungkiri  semua orang tahu dan pasti, skenario politik uang (money politic) selalu menjadi menu  utama  dalam setiap perhelatan pesta demokrasi di Indonesia.  Praktek money politic tidak berarti menggunakan uang pribadi dalam pertarungan politik.  Sekalipun uang yang digunakan itu berasal dari pemerintah, namun bermodal   kewenangannya   maka  uang itu menjadi sarana money   politic. Dana desa adalah satu contohnya uang dari pemerintah yang berpotensi menjadi sarana money politic.

Sejalan tahapan Pemilukada serentak digelar, program Nawa Cita Presiden Jokowi-JK  “membangun Indonesia dari desa-desa dan daerah-daerah tertinggal dalam kerangka NKRI,” mulai dilaksanakan. Terhitung tanggal 20 April 2015 melalui  Kementerian Keuangan RI   telah dicairkan dana desa tahap pertama sebesar  5,7 persen dari total dana 8,28 triliun kepada 434 kabupaten/kota. Dana desa diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (PP No 22/2015) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Dalam pasal 16 PP No 22/2015 dinyatakan penyaluran dana desa  dilakukan secara bertahap, tahap I bulan April (40%), tahap II pada Agustus (40%) dan tahap III pada Oktober (sebelumnya November) 20%,”  Namun masih tersisanya 14 kabupaten belum menerima dana desa sampai awal Agustus 2015   maka besar kemungkinannya  terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dana desa  di tingkat kementerian Keuangan RI.

Efek Domino SiLPA Dana Desa

Sisa lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) adalah  sisa anggaran yang tidak terserap pada satu mata anggaran dalam periode waktu tertentu. Sebab musababnya tidak terpakai habis  dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah akibat kelambatan  pencairan anggaran tersebut. Dana desa yang terlambat dikucurkan  secara metode berantai akan mengakibatkan   tersendatnya proses belanja pada  sejumlah  kegiatan dan itu berarti.  dana desa  mengalami SiLPA.

Dalam hal dana desa yang mengalami SiLPA, dalam pasal 27  ayat 3 PP No 22/2015 disebutkan bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.  Sanksi di maksud, dijelaskan pada  ayat 4   berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

Terlepas dari pemotongan itu, belajar dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini semisal  di Kabupaten Majalengka pencairan ADD 2014 tidak jelas kapan dicairkan, begitu juga  pencairan ADD Kab. Kepahiang nanti di pertengahan Desember 2014, dan masih banyak kabupaten lainnya,  maka  dipastikan dana desa ini akan bernasib yang sama.

Keterlambatan proses pencairan dana desa dari rekening kas umum daerah  akan menjadi biang kerok  terjadinya SiLPA dana desa.  Sekiranya keterlambatan pencairan dana desa karena faktor yang tidak disengaja  maka  publik mahfum. Tapi lain soal kalau keterlambatan itu disengaja dengan puluhan dalih yang tampaknya rasional maka patut diduga ada tujuan yang ingin diperjuangkan.

Kendati  Pasal 16 ayat 3 PP No 22/2015  memerintahkan “Penyaluran Dana Desa setiap tahap   dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah”, namun  keterlambatan pencairan dana desa terjadi dengan dalih  administrasi pencairan dana desa yang diajukan  tidak lengkap. Dalam ranah itu, para kepala desa yang mengalami SiLPA (by design),  berada  pada titik sunting  menjadi aktor utama mengemban misi petahana. Menolak, berarti harus siap dana desanya dikurangi dan kalau memilih ikut sejumlah berkah menanti didepan mata.

Pasal Kadaluarsa

Mengingat  imbas yang ditimbulkan dari pasal 27 ayat 3 dan 4 PP No 22/2015 maka sepatutnya pasal ini dihilangkan  atau  direvisi kembali, sudah kadaluarsa dan tidak tepat   diberlakukan. Ancaman memotong anggaran dalam pasal 27 adalah varian teroris baru yang kerap dijadikan ritual dalam penyusunan  produk hukum berkaitan  keuangan. Mungkinkah langkah penyelamatan uang negara harus dilakukan   dengan cara-cara yang tidak elok, berbau diskriminasi dan kental  dengan intimidasi ?.

Pun di berbagai literatur  produk hukum Indonesia sering ditemukan klausul yang menempatkan  jabatan Bupati/Walikota bak teroris. Takarannya sederhana, stempel teroris selalu dialamatkan pada orang yang memiliki kebiasaan  mengancam kendati itu sekedar bual-bual.   Skenario politik petahana melakoni drama  mengamputasi hak desa  berbasis   peraturan di detik-detik menjelang pemilukada serentak maka menyulut  kecamuk  masyarakat desa.  Meski mirip cakar-cakaran anak SD memperebutkan mainan,  kecamuk  massa berbau   kritik dan kecaman    keras yang menyerempet pasal penghinaan nama baik bupati/walikota dipastikan akan berhamburan.

Sudah saatnya semua produk-perundang-undangan Indonesia hadir dan dikemas dalam balutan bahasa-bahasa humanis berbasis pendekatan persuasif.  Untuk  ketentuan pasal 27 ayat  4 PP No 22/2015 bahasa yang tepat berbunyi    jika terjadi SiLPA dana desa maka   para kepala desa diwajibkan menyetor  kelebihan dana desa yang tidak terpakai pada rekening kas daerah.  Dengan begitu, perilaku teroris itu akan sirna  dalam pemerintahan di Indonesia.http://kabela-kabela.blogspot.co.id/2015/09/bupati-walikota-teroris.html

Facebook Comments
Telah dibaca 34 x , hari ini 1 x

About sofyanto

Leave a Reply

Your email address will not be published.

http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif