Home » Insidental » Lomba Opini » [OPINI] Politik Hukum Seiring Pesta Demokrasi

[OPINI] Politik Hukum Seiring Pesta Demokrasi

logoKKlipBerbicara mengenai pergerakan menuju Indonesia baru tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia masa lalu dan masa sekarang sebagai pembanding. Banyak aspek dalam pergerakan Indonesia baru salah satunya dari aspek penghormatan terhadap hukum, termasuk proses hukum itu sendiri. Indonesia sempat memiliki pengalaman buruk tentang pengabaian proses hukum. Salah satu contohnya pasca Tragedi 30 September 1965. Banyak yang proses hukumnya nyaris tidak pernah ada namun harus dieksekusi mati, walaupun mungkin mereka memang bersalah. Akibat diabaikannya proses hukum dan lebih berkuasanya kepentingan adalah dendam politik berkepanjangan yang menguras energi dan waktu bangsa untuk sekedar rujuk kembali.

Indonesia masa kini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan pemimpinnya. Seringkali pemimpin sekarang menyikapi permasalahan yang terjadi hanya berupa pernyataan tanpa aksi nyata. Pernyataan tersebut antara lain “menghormati proses hukum” dan “menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah”. Hal ini dinilai mengesankan sikap tidak/kurang tegas sehingga berakibat penjebakan normativisme-proseduralisme. Sehingga seringkali penegakan hukum dan keadilan lebih memihak yang “besar” daripada yang “benar”.

Seorang Indonesianis dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Washington di Seattle Amerika, Daniel S Lev, mengatakan yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.

Dalam praktek proses hukum selalu didasarkan pada pembentuk hukum. Pembentukan hukum menghasilkan salah satunya sumber hukum, mulai dari Peraturan Perundang-undangan hingga putusan hakim yang dinilai sebagai yurisprudensi. Sedangkan nilai-nilai dan norma di luar Peraturan Perundang-undangan hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud oleh Daniel S Lev tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum.

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang mewakili pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata “process” dan kata “institutions” dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik.

Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.

Pemimpin legislatif dan eksekutif andil dalam setiap pembentukan produk hukum, padahal para pemimpin tersebut merupakan anggota partai politik. Tidak dipungkiri pembentukan produk hukum selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan golongan oleh masing-masing partai. Akibatnya suatu produk hukum tidak lagi bertujuan demi kepentingan bersama. Pembaharuan Indonesia dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang bertujuan kepentingan bersama. Hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik karena pemanfaatan sumber daya maupun upaya peningkatan kesejahteraan akan murni demi kemaslahatan rakyat Indonesia, justru bukan sebagai alat para pemimpin dalam meraup keuntungan pribadi maupun golongan. Sehingga tidak ada lagi kasus kolusi, nepotisme, terutama korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin, layaknya banyak kasus terkuak yang menjerat para pemimpin masa kini.

Tahun 2014 ini merupakan pesta politik bagi Indonesia. Pemilihan anggota legislatif serta Presiden maupun Wakil Presiden sudah diagendakan. Dapat dipastikan bahwa akan ada serangkaian “perlombaan” antar partai politik untuk memperoleh hati rakyat. Indonesia secara eksplisit dapat dikatakan “baru” oleh karena perubahan pemimpin-pemimpinnya. Sehingga, pembaharuan Indonesia tentu saja akan diwarnai dengan perubahan gaya kepemimpinan baru oleh para pemimpin hasil Pemilu 2014.

Sikap kritis masyarakat Indonesia sebagai pemilih merupakan hal yang penting. Perlombaan antar partai politik termasuk kader-kadernya akan sangat sengit, dapat dipastikan akan banyak pencitraan dengan “obral janji”. Masyarakat Indonesia perlu pandai-pandai memilah dan memilih pemimpin yang benar-benar memiliki tekad melakukan pembaharuan Indonesia ke arah yang lebih baik. Bukan hanya sekedar pemimpin yang handal mengambil hati rakyat dan kemudian hanya mementingkan kepentingan partai politiknya setelah terpilih.

Di pihak lain, di era ini kebebasan media/pers (terutama televisi) punya agenda setting sendiri. Misalnya media/pers terkesan menuntut segala sesuatunya diselesaikan secara cepat. Namun, pembuktian secara hukum sering tidak bisa secepat yang dibayangkan. Selain itu, yang justru menjadi masalah tersendiri adalah kecenderungan media melakukan ‘polikotainment’. Apalagi media pun punya agenda (politik)nya sendiri. Akibatnya tentu berupa pendangkalan persoalan sehingga pemikiran dan langkah untuk menyelesaikan persoalan itu seolah tersedia secara instan. Serta pembentukan opini publik yang sengaja dilakukan oleh media maupun pers demi tujuan tertentu yang tidak lagi mewakili kebutuhan masyarakat.

Media maupun pers kini juga tidak dapat dipungkiri telah dirajai oleh para pemimpin partai. Padahal kampanye melalui media/pers merupakan cara yang paling dipilih dilakukan ketimbang terjun langsung kepada masyarakat. Dapat dipastikan media/pers bukan lagi sebagai alat yang membantu masyarakat dalam mengenal para calon pemimpinnya, namun justru sebagai alat bagai para calon pemimpin dalam membentuk pola berpikir masyarakat, atau yang biasa disebut pencitraan. Masyarakat wajar bila tidak lagi percaya kepada media maupun pers karna sifatnya yang tak lagi netral.

Menghormati proses hukum merupakan hal yang penting, namun tidak serta merta memberikan kesan lamban dan menjebak dalam normativisme-proseduralisme. Masalah lain yaitu penegakan hukum yang lebih memihak pihak tertentu, media/pers yang terkesan menuntut segala sesuatunya diselesaikan dengan serba cepat serta kecenderungan media yang memihak bahkan melakukan kebohongan dalam penyampaian beritanya. Yang paling penting bukanlah demi partai, golongan, atau pembagian-pembagian individu lainnya, namun kepentingan atau tujuan bangsa.

Persaingan tidak sehat dan pencitraan dalam perkembangan perpolitikan di Indonesia, terutama pada Pemilu 2014 yang akan datang, ditambah media/pers yang tidak lagi selalu netral tidak sebanding dengan peningkatan taraf pendidikan yang merata dalam individu-individu Indonesia yang masih banyak tidak mengenyam pendidikan yang cukup serta tergolong majemuk. Hal ini dapat mengakibatkan pembohongan publik dengan munculnya “polisi-polisi moral” yang seolah-olah baik namun kenyataannya tidak, karena banyak masyarakat yang belum mampu menilai secara kritis. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap Pemilu sebelumnya dan kinerja pemimpin saat ini sehingga dapat menentukan pilihan secara bijak. Semoga gaya kepemimpinan yang “menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah” maupun gaya kepemimpinan baru oleh pemimpin-pemimpin hasil Pemilu 2014 tidak hanya sebagai alasan para petinggi maupun kader partai tertentu untuk berdalih dan menjebak masyarakat.

Facebook Comments

About putripinasthi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif