Home » TEKNO » Informasi dan IPTEK » Informasi » Pemerintahan dan Militer » Korpri dan Pemberantasan Korupsi

Korpri dan Pemberantasan Korupsi

korpriKorps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terbentuk pada tanggal 29 November 1971. Sejarah Korpri adalah sejarah pembebasan dari belenggu politik yang akan menghambat layanan kepada masyarakat. Sebelum Korpri terbentuk, pegawai negeri yang bekerja dalam dinas-dinas pemerintahan adalah anggota dari perserikatan-perserikatan pegawai yang sangat banyak jumlahnya.

Perserikatan pegawai tersebut pada umumnya berinduk kepada kekuatan (partai) politik yang ada, misalnya Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) yang berinduk pada Partai Nasionalis Indonesia, Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) yang berinduk pada Partai Sosialis Indonesia, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) yang berinduk pada Partai Nahdlatul Ulama, Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) yang berinduk pada SOBSI/PKI, dan sebagainya.

Dengan PNS yang memiliki kesetiaan yang ganda, yaitu disatu pihak taat kepada pemerintah, sedangkan di lain pihak setia kepada partainya. Setiap pegawai disamping bekerja bagi pemerintah sesuai bidang tugasnya, akan bertindak sesuai arahan pimpinan partainya. Dengan keadaan yang demikian amat sulit diharapkan bahwa pemerintah akan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 Nopember 1971 dibentuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Korpri digagas sebagai satu-satunya wadah untuk menampung kegiatan para anggotanya di luar kedinasan.

Setelah loyalitas ganda ditinggalkan tentu Korpri diharapkan dapat memberikan dorongan kepada anggotanya untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Korpri seharusnya bisa mengambil peran lebih untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Namun, realitas berkata lain. Masih cukup banyak anggota Korpri yang menjadi penghalang reformasi birokrasi. Peningkatan kesejahteraan anggota Korpri tidak diikuti dengan peningkatan profesionalisme dalam bekerja melayani masyarakat. Disiplin dan kompetensi abdi negara yang rendah masih menjadi sumber utama keluhan masyarakat. Apalagi ditambah dengan perilaku suka korupsi.

Kementerian Dalam Negeri mencatat 474 pejabat terjerat kasus hukum, sebagian besar kasus korupsi. Jumlah itu diprediksi lebih dari seribuan pegawai di berbagai level yang terjerat kasus hukum. Data ini memperburuk temuan sebelumnya. Pada 2010, sebanyak 125 kepala daerah atau sekitar 25 persen terjerat korupsi. Data ini terus meningkat. Tahun berikutnya naik menjadi 173 kepala daerah atau sekitar 37 persen.

Padahal negara menghabiskan anggaran besar untuk membayar gaji dan tunjangan 4,7 juta PNS. Dalam RAPBN 2013 gaji pegawai pusat menyedot Rp 241,1 triliun, dan gaji pegawai daerah Rp 306,2 triliun. Total Rp 547 triliun atau 30 persen RAPBN 2013 habis untuk membayar gaji PNS. Bahkan dalam APBD, gaji pegawai sebesar 60-70 persen dari total anggaran daerah.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Korpri untuk turut membersihkan birokrasi dari korupsi. Pertama, restrukturisasi pengurus Korpri. Pengurus Korpri baik di tingkat pusat maupun daerah pada umumnya dipegang oleh para anggota Korpri yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur pemerintahan. Para pejabat ini biasanya dipilih untuk menjadi pengurus Korpri karena dianggap memiliki pengaruh untuk menguatkan organisasi.

Model demikian ini tentu kurang demokratis. Karena akan terjadi konflik kepentingan antara membela Korpri atau membela “kepentingan” jabatannya. Disamping bebas dari kepentingan politik, Korpri juga harus bebas dari “kepentingan” birokrasi itu sendiri. Kepentingan Korpri adalah mengawal reformasi birokrasi agar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk itu, pengurus Korpri sebaiknya dijabat oleh orang-orang yang tidak sedang memegang jabatan struktural. Agar lebih berani, lebih bertenaga, dan lebih kuat dalam berpihak kepada rakyat untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Sebagaimana serikat pekerja perusahaan juga tidak mungkin jika diurusi oleh para pejabat perusahaan.

Kedua, membina anggota Korpri agar memegang teguh Panca Prasetya Korpri. Setia dan taat kepada Pemerintah Negara Kesatuan RI perlu dilaksanakan dengan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tentu saja membutuhkan keteladanan dari para pejabat yang ironisnya saat ini banyak yang terjerat kasus hukum.

Selain itu, juga dengan memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota Korpri yang menjadi korban perilaku korupsi atasan. Saat ini cukup susah bagi seorang bawahan untuk menghindari korupsi yang didesain dari atas sana. Korpri dapat memberikan bantuan advokasi hukum untuk anggotanya yang memiliki keberanian seperti ini.

Ketiga, membuka akses kepada publik untuk memberikan laporan terkait perilaku anggota Korpri yang melanggar disiplin. Terutama yang berkaitan dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jiwa korsa/korps yang murni dan sejati akan menimbulkan sikap terbuka menerima saran dan kritik, tidak membela kesalahan tetapi justru mengusahakan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya. Mau menegur atau memperbaiki sesama warga korps yang berbuat tidak baik dan bukan menutupi kesalahanya, dan berani mawas diri.

Loyalitas perlu diartikan lebih luas disamping kepada korps, loyalitas mengandung pengertian pula bahwa apa yang diperbuat harus memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sebentar lagi seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sistem Negara wadah ini akan berubah nama menjadi wadah baru bagi aparatur sipil Negara. Semoga tak hanya berganti nama saja melainkan berganti menjadi perserikatan pegawai yang lebih bergigi.

Facebook Comments

About Romi Febriyanto Saputro

2 comments

  1. katedrarajawen

    Tapi rasanya sudah bosan dengan paradigma ganti nama untuk mengubah sesuatu hal, selama ini yang terjadi nama boleh berubah berkali2 sepertinya halnya di dunia pendidikan, tapi semuanya tak mengubah apa2, dalam hal ini revolusi mental memang layak menjadi pilihan, selain itu cara penerimaan PNS yang masih marak dengan pencaloan yang perlu dikikis habis…

  2. karena memang sektor pemerintahanlah yang rawan korupsi..https://ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published.

https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif