Home » TEKNO » Informasi dan IPTEK » Informasi » Pemerintahan dan Militer » Menggugat Kompetensi PNS

Menggugat Kompetensi PNS

pnsBirokrasi kembali mendapat sorotan negatif dari publik. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis, pada 2012 terdapat 291 kabupaten/kota yang memproyeksikan belanja pegawainya lebih dari 50 persen. Di antara 291 daerah itu, terdapat 11 daerah yang memiliki belanja pegawai lebih dari 70 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Di Indonesia, saat ini terdapat 398 kabupaten dan 93 kota.

Sisa anggaran untuk belanja program kegiatan hanya 9 persen sampai 14 persen. Tentu saja kepentingan masyarakat luas yang kembali dikorbankan. Hal ini diperparah dengan rendahnya kompetensi PNS. Kompetensi PNS yang rendah menyebabkan birokrasi terjebak kegiatan rutin dan tidak mengutamakan kegiatan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, sekitar 95 persen pegawai negeri sipil (PNS), dari total 4,7 juta PNS di Indonesia, tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Mayoritas PNS hanya pekerja yang bisa melakukan pekerjaan suruhan, bukan pekerjaan terkait kompetensinya. Sangat sedikit yang memiliki kompetensi di bidangnya, paling cuma 5 persen. Selebihnya hanya bekerja kalau disuruh-suruh. Sedang dari segi kemampuan, 50 persen belum punya kapasitas untuk mengerjakan kewajibannya (www.detik.com, 1 Maret 2012).
Bagi PNS seperti penulis, pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi ini tidaklah terlalu mengejutkan. Potret PNS kita memang seperti itu, miskin inisiatif, kreativitas, dan inovasi. Kinerja PNS sehari-hari cenderung terjebak pada rutinitas budaya administrasi belaka. Sangat jauh dari sebuah budaya kerja yang berujung pada tercapainya tujuan tugas dan fungsi satuan kerjanya.

Rendahnya kompetensi PNS tidak terlepas dari pola rekrutmen CPNS yang sangat kental budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Tim Indipenden Pengawas Reformasi Birokrasi yang bertugas untuk menata aparatur negara di tanah air, transaksi kotor, seperti suap dan sejenisnya, dalam urusan penerimaan CPNS baru dan mutasi aparatur di seluruh daerah mencapai Rp 30 triliun dalam setahun (Jawa Pos, 21 Desember 2011).

Transaksi kotor dalam penerimaan CPNS ini telah menyingkirkan ribuan orang yang sesungguhnya memiliki kompetensi sebagai PNS dan memasukkan ribuan orang yang rendah kompetensinya sebagai abdi negara. Mereka yang membeli tiket masuk menjadi PNS dengan harga ratusan juta rupiah ini dapat dipastikan tidak akan mampu bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat. Mereka akan lebih fokus untuk menduduki lahan-lahan basah guna mengembalikan ongkos membeli tiket kotor ini.

Untuk meningkatkan kompetensi PNS, pola pembinaan PNS sudah saatnya berubah. Saat ini pola pembinaan PNS menganut dua paham gabungan yaitu sistem karier dan sistem prestasi kerja. Namun dalam pelaksanaannya cenderung didominasi oleh sistem karier.

Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya juga menentukan.

Dominasi sistem karier tampak nyata dalam penataan jabatan struktural di lingkungan birokrasi. Untuk menduduki jabatan struktural, seorang PNS cukup bermodalkan masa kerja, pendidikan formal dan pangkat tertentu tanpa disertai dengan kompetensi dalam jabatan yang akan diembannya.

Akibatnya, meskipun sang pejabat berijazah S-2 dan S-3 namun dalam menjalankan tugas jabatannya terlihat tidak berkompeten dengan bidang tugasnya. Jika para pejabatnya saja tidak kompeten bagaimana bisa memberdayakan staf yang dipimpinnya? Bahkan sangat mungkin kreatifitas staf yang berkompeten pun akan terpasung oleh pejabat yang miskin kompetensi. Kondisi ini akan semakin bertambah parah ketika seseorang dalam memperoleh jabatannya melalui cara-cara kotor seperti jual beli jabatan. Bukan karena kompetensinya!

Pola pembinaan PNS sudah saatnya meninggalkan sistem karier yang cenderung menghasilkan pelayan masyarakat dengan kompetensi semu. Sistem prestasi kerja harus menjadi pilihan utama dalam pembinaan PNS sehingga akan menghasilkan kompetensi nyata yang bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan prestasi secara nyata.

Untuk meningkatkan kompetensi PNS dapat ditempuh dengan pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) keahlian, ketrampilan, dan fungsional. Selama ini diklat yang digelar cenderung hanya formalitas belaka. Selalu memberikan predikat lulus kepada semua peserta meskipun belum menguasai kompetensi teknis yang diajarkan dalam pelatihan tersebut.

Hal ini diperparah

Facebook Comments

About Romi Febriyanto Saputro