Home » Insidental » Lomba Opini » [OPINI] Indonesia Baru: Jangan Jadi Republik Tersangka

[OPINI] Indonesia Baru: Jangan Jadi Republik Tersangka

logoKKlipNiat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, untuk melantik Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas periode 2013-2018 mengundang polemik tajam. Untungnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengeluarkan izin kepada Mendagri karena tersangka Hambit Bintih masih harus menghadapi proses hukum di KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Karena itu, sikap KPK pantas diacungi jempol (baca: okezone.com). Jika KPK member izin pelantikan, Indonesia bisa dipenuhi dengan kepala daerah yang berstatus tersangka. Sangat memprihatinkan bukan?

Keanehan Hukum UU 32/2004
Rencana Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, untuk melantik Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas periode 2013-2018 (meski harus dilakukan dalam tahanan/kompas.com)  memang tidak dapat dipersalahkan begitu saja. Sebab, aturan hukum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) memang memungkinkan seorang tersangka untuk tetap menjabat sebagai kepala daerah. Aneh memang, tapi begitulah syarat penonaktifan kepala daerah dalam Pasal 30 UU 32/2004 bahwa jabatan kepala daerah yang tersangkut hukum baru dapat dicopot jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Artinya, kalau kepala daerah baru ditetapkan sebagai tersangka memang belum dapat dicopot dari jabatannya. Dampaknya, jabatan kepala daerah di Indonesia kini banyak yang dipegang oleh para tersangka. Contoh kasus terbaru adalah penetapan tersangka terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Kendati demikian, kedua tetap dapat menyandang jabatan kepala daerah di daerahnya masing-masing. Walau Atut harus meringkuk dalam sel tahanan, dia tetap saja sebagai Gubernur Banten yang sah secara hukum.

Wow.. ironis bukan? Padahal, jumlah kepala daerah yang tersangkut hukum cukup banyak. Dalam pemberitaan Lampost.co Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan, pernah memperkirakan bahwa hingga akhir tahun 2013 paling banyak 300 kepala daerah akan terkena kasus hukum. Namun sebelum akhir tahun, jumlahnya ternyata sudah melampaui perkiraannya. Sebab, hingga Oktober 2013 lalu sudah ada 309 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum dan menjalani proses hukum. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Riau, Rusli Zainal, maka jumlah kepala daerah yang tersangkut hukum bertambah banyak lagi. Data terbaru yang dilansir JPNN (24 Desember 2013) , kini terdapat 312 kepala daerah, wakil kepala daerah dan mantan kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Dari jumlah 312, sebanyak 270 kepala daerah dan mantan kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; Mungkinkah Indonesia akan berubah menjadi republik tersangka karena kepala daerah dikuasai tokoh-tokoh politik yang berstatus tersangka? Pertanyaan ini mungkin bagai pisau yang menodong nurani.

Hanya di Indonesia: Ada Pemerintahan dalam Tahanan
Jadi wajar saja, jika keanehan hukum UU 32/2004 di Indonesia itu mendapat sorotan minor dari Todung Mulya Lubis, salah satu praktisi hukum Indonesia. “Hanya di Indonesia pemerintahan dari kamar tahanan bisa dilakukan dan didukung oleh dewan perwakilan rakyat daerah” kata Todung Mulya Lubis dalam akun twitternya, 25 Desember 2013. “Dlm keadaan normal, di sebuah negara hukum, mana mungkin pemerintahan dari rumah tahanan dilakukan oleh seorang yg sudah jadi tersangka,” tegas Todung.

Lemahnya moral dalam penegakan hukum dan pengelolaan negara di Indonesia sudah banyak mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak. Terlebih, isu korupsi dikeluhkan telah menyebar dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Dalam sebuah diskusi, pengamat politik J Kristiadi, pernah menyatakan bahwa negara Indonesia ini tidak hanya dipengaruhi mafia, tapi sudah menjadi negara mafia. Kristiadi menilai kalangan politisi saat ini mengalami political schizophrenia. Mereka tahu apa yang mereka lakukan buruk, tetapi tetap dilakukan. “Negara pun menjadi negara anarkis, sehingga kebijakan-kebijakannya pun anarki. Mereka tahu cara itu buruk, tapi tidak bisa menghindarkannya. Seperti anak muda makan junk food padahal sudah banyak ancaman,” jelas Kristiadi seperti dilansir detik.com.

Perlunya Revisi UU Otonomi Daerah
Karena itu, tidak berlebihan kiranya jika para anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewajiban moral untuk segera merivisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, utamnya pasal 30 yang mengatur syarat penonaktifan kepala daerah. Paling tidak, pemerintahan baru Indonesia hasil Pemilu 2014 nanti harus bebas dari kepala daerah yang berstatus tersangka. Jangan sampai Indonesia yang baru nanti berubah menjadi “Republik Tersangka”.

Facebook Comments

About sutrisno.budiharto

4 comments

  1. katedrarajawen

    untung masih ada kpk, heran aja ya kok udah jadi tersangka masih mau dilantik juga? Geleng geleng kepala

  2. memang segera membangun Indonesia baru..
    Generasi baru jadi pemimpin
    tanpa teracuni generasi lama
    telah terbukti, banyak penjahat di dalamnya
    Ayo… kaum muda, bangkitlah..>!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
https://www.ketikketik.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif